Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Proses Pengajaran di Indonesia

Dr. Ir. Arief Kusuma AP, MBA.

Dosen Universitas Esa Unggul

Pemanfaatan teknologi informasi yang telah diterapkan di Indonesia untuk tujuan pengajaran. Judul artikel ini sengaja ditekankan pada teknologi informasi yang telah diterapkan, karena dengan memanfaatkan teknologi yang telah diterapkan, pemikiran yang akan dikemukakan dalam artikel ini tidak lagi menuntut pengembangan infrastruktur pendukungnya. Dengan kata lain pengembangan infra struktur untuk mendukung telah dikembangkan oleh pihak lain. Sehingga, biaya untuk merealisasikan gagasan yang dikemukakan di sini bisa lebih murah karena hanya memikirkan bagaimana mengembangkan program saja.

Untuk bisa membahas penerapannya dalam proses pengajaran, yang perlu diuraikan pertama adalah makna dari teknologi informasi itu sendiri. Pembahasan selanjutnya akan meliputi tantangan dunia pendidikan, penerapan teknologi informasi di Indonesia, peluang pemanfaatan teknologi informasi untuk pendidikan dan pendekatan untuk pengembangan materi ajar dan strategi penerapannya Teknologi Informasi.

Secara sederhana teknologi informasi dapat dikatakan sebagai ilmu yang diperlukan untuk mengelola informasi agar informasi tersebut dapat dicari dengan mudah dan akurat. Isi dari ilmu tersebut dapat berupa teknik-teknik dan prosedur untuk menyimpan informasi secara efisien dan efektif. Informasi dapat dikatakan sebagai data yang telah terolah. Informasi ini dapat berupa ramalan cuaca, surat, berita, publikasi hasil penelitian dan pengembangan atau program pendidikan atau latihan, misalnya teknik mengelas, cara memasak, pelajaran musik atau pelajaran lain. Informasi tersebut dapat disimpan dalam bentuk tulisan, suara, gambar mati ataupun gambar hidup. Sehingga informasi akhirnya dapat berupa ilmu dan pengetahuan itu sendiri.

Bila informasi tersebut volumenya kecil, tentunya tidak diperlukan teknik-teknik atau prosedur yang rumit untuk menyimpannya. Namun bila informasi tersebut dalam volume yang besar, diperlukan teknik dan prosedure tertentu untuk menyimpannya agar mudah mencari informasi yang tersimpan. Komputer mempunyai kapasitas untuk menyimpan informasi dalam volume besar. Pada mulanya , komputer hanya mampu menyimpan teks dan grafik sederhana saja. Namun dewasa ini, komputer telah mampu menyimpan informasi dalam berbagai bentuk, misalnya dalam bentuk suara, gambar mati, gambar hidup, bahkan gabungan gambar hidup dan suara dalam bentuk film. Namun ada juga informasi yang belum mampu disimpan oleh komputer, yaitu antara lain informasi mengenai bau, dan rasa. Bayangkan bila informasi seperti bau dan rasa ini dapat disimpan dalam komputer, maka pada program latihan memasak nasi goreng yang ditayangkan lewat televisi atau sebagai paket program komputer, selain suara dan proses pemasakannya yang bisa disaksikan, bau dan rasanya pun dapat kita rasakan.
Dalam suatu institusi, ada informasi yang perlu dikomunikasikan dari satu bagian ke bagian yang lain. Cara yang paling sederhana untuk mengkomunikasikan informasi adalah dengan memindahkan informasi tersebut ke tempat lain. Namun bila ada jarak antara pengirim dan penerima informasi, maka proses penyampaian itu akan bermasalah. Dalam situasi dimana jumlah pihak yang memerlukan informasi itu banyak dan informasi yang diperlukan bervariasi, proses penyampaian informasi tersebut menjadi lebih rumit. Kehadiran kombinasi teknologi komputer, teknologi informasi dan teknologi komunikasi/telekomunikasi sangat mempermudah penyampaian informasi dalam bentuk yang telah diidentifikasi di atas.
Tantangan Dunia Pendidikan

Pembukaan program-program Pendidikan Guru Tertulis pada tahun 1955, SMP Terbuka tahun 1979, Universitas Terbuka tahun 1984, Program Belajar Paket A dan Paket B, perkembangan program pendidikan dan latihan jarak jauh di berbagai departemen (IDLN, 1993, 1996), dan usaha untuk menuntaskan program Wajib Belajar 9 Tahun dengan memakai sistem pendidikan jarak jauh (Menko Kesra, 1996), adalah sekumpulan fakta bahwa sistem pendidikan konvensional (tatap muka) tak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan hampir di semua jenis dan jenjang. Dari deretan pembukaan program pendidikan terbuka/jarak jauh di atas, hanya program pendidikan terbuka untuk jenjang SLTA saja yang belum ada. Hal ini tidak berarti bahwa kebutuhan belajar pada jenjang itu telah terpenuhi dengan sistem konvensional. Data yang ada di Depdikbud (1996) menunjukkan bahwa baru sejumlah kurang lebih empat setengah juta dari dua belas juta lebih (36%) anak usia antara 16 sampai dengan 18 tahun yang sekolah di sekolah lanjutan tingkat atas.

Beberapa kendala dalam mengembangkan daya tampung institusi pendidikan/ latihan antara lain: terbatasnya dana untuk menambah lahan, bangunan dan gaji tenaga pengajar dan terbatasnya sumber daya manusia yang akan menjadi pengajar pada institusi yang akan di bangun. Kendala lain berasal dari pihak yang akan mengikuti program pendidikan itu sendiri. Karena sebagian besar dari mereka telah bekerja, mempunyai keluarga dan belum tentu tempat tinggalnya dekat dengan institusi yang menawarkan program yang mereka inginkan. Keadaan ini tidak spesifik hanya terjadi di Indonesia, namun terjadi banyak negara yang telah menerapkan sistem pendidikan jarak jauh/terbuka (SEAMEO-INNOTECH, 1995).
Sebagai konsekuensi dari keadaan yang digambarkan dari fakta-fakta yang telah diungkap di atas jelas bahwa sistem pendidikan/pengajaran lain perlu dikembangkan. Salah satu sistem yang dapat dipakai adalah sistem yang telah diterapkan di Indonesia, yaitu sistem pendidikan terbuka atau jarak jauh. Sistem pendidikan terbuka yang diterapkan dewasa ini masih belum memanfaatkan teknologi yang telah diterapkan di Indonesia secara optimal khususnya teknologi informasi dan telekomuikasi.

Teknologi Informasi adalah merupakan suatu istilah yang menunjukkan berbagai macam hal dan kemampuan yang digunakan dalam pembentukan, penyimpanan, dan penyebaran informasi, selain itu Teknologi Informasi mencakup: komputer, jaringan komunikasi, konsumen elektronik, “know-how”. Di dalam era globalisasi tampaknya teknologi informasi selayaknya memperoleh tempat guna mendukung proses belajar mengajar yang ada di Indonesia, yang tentunya harus didukung infrastruktur yang ada guna mendukung pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan materi pengajaran dan strategi yang akan diterapkan.
Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Pendidikan dan Pelatihan
Teknologi informasi yang telah diterap kan dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok.
Kelompok yang pertama adalah memanfaatkan komputer untuk menyampaikan materi pengajaran itu sendiri, yang biasa dikenal dengan istilah Computer Assisted Instructional (CAI) atau Computer-Based Training (CBT). Pada pemanfaatan jenis ini, informasi (materi belajar) yang hendak disampaikan kepada peserta ajar dikemas dalam suatu perangkat lunak. Peserta ajar kemudian dapat belajar dengan cara menjalankan program atau perangkat lunak tersebut di komputer. Bila dirancang dengan baik, dapat diciptakan paket program belajar sehingga peserta dapat melakukan simulasi, atau juga dapat memberikan umpan balik kepada peserta ajar kemajuan belajarnya.
Pemakaian kelompok kedua adalah untuk pendistribusian materi ajar melalui jaringan Internet. Materi ajar dapat dikemas dalam bentuk webpage, ataupun program belajar interatif (CAI atau CBT). Materi ajar ini kemudian ditempatkan di sebuah server yang tersambung ke Internet sehingga dapat diambil oleh peserta ajar baik dengan memakai Web-Browser ataupun File Transport Protocol (aplikasi pengiriman file).
Pemanfaatan kelompok ketiga adalah sebagai media komunikasi dengan pakar, atau nara sumber, atau peserta ajar lain. Komunikasi ini dapat digunakan untuk menanyakan hal-hal yang tidak bisa dimengerti, atau mengemukakan pendapat supaya dapat ditanggapi oleh peserta yang lain. Dengan demikian peserta ajar bisa mendapat umpan balik baik dari pakar atau nara sumber serta dari teman peserta didik yang lain mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pemahaman materi ajar.

Referensi:
DEPDIKBUD. (1996). GER and NER of Secondary Education (General + Islamic). [Online]. Available: URL. File: http://www.pdk.go.id/New/2nd.html

NIME & UNESCO. (1994). A survey of distance education in Asia and the Pacific. Chiba, Japan: National Institute of Multimedia Education.

SEAMEO-SEAMES. (1995). SEAMEO position paper on distance education. Proceeding of 30th SEAMEC Conference (MC-30/WP/19)

Read More..

Lokakarya Kurikulum Berbasis Kompetensi

Lokakarya Kurikulum Berbasis Kompetensi

Senin, 01 Agustus 2011

Selama dua hari berturut-turut sejak 25 s.d 26 Juli 2011 di Universitas Esa Unggul berlangsung Lokakarya Kurikulum Berbasis Kompetensi yang membahas Kerangka Kualifikasi Nasional Indoensia (KKNI) dan hal – hal terkait dengan pembelajaran.  Lokakarya ini tentu saja sangat penting diketahui oleh pengajar yang banyak berkecimpung di bidang pendidikan, karena dari acara tersebut diharapkan timbul persamaan persepsi di bidang penyempurnaan kurikulum berbasis kompetensi, seperti yang dibahas oleh dua pembicara yang pakar di bidangnya, yakni DR. Megawati Santoso dari ITB dan DR. Silvy Dewayani dari UGM.

Acara yang dibuka oleh Rektor Universitas Esa Unggul, DR. Arief Kusuma itu dihadiri kurang lebih 80 orang yang sebagian besar Dekan, para Dosen, dan Staff UEU.  Rektor Universitas Esa Unggul dalam kata sambutannya mengharapkan agar dalam proses pengajaran dapat memberikan pendidikan yang bermutu dan relevan dengan tuntutan dunia industry melalui hard skill, soft skill yang kompetitif.

DR. Megawati lebih banyak menyoroti tentang kualifikasi KKNI pada peningkatan mutu sumber daya manusia nasional dan peran Kementrian Pendidikan  Nasional dalam peningkatan mutu SDM Nasional berbasis KKNI.

Sementara DR. Silvi lebih banyak mengupas tentang metode belajar student center learning yang mampu menghasilkan lulusan yang kompeten. Tidak semua hal bisa diajarkan, tapi semua hal bisa dipelajari,”kata DR. Silvi dihadapan para peserta. Kemampuan mengajar para dosen harus mampu membuat mahasiswa lebih aktif dan dosen berperan sebagai fasilitator,” ungkap Ibu Silvy.

Acara yang digagas oleh Fakultas Psikologi dan Fakultas Ekonomi ini, tentu patut kita ancungkan jempol mengingat begitu banyak permasalahan yang akan kita hadapi ke depannya, terutama dalam kegiatan belajar mengajar.(Is/Est)

Read More..

Diskusi “Gender, Politik, dan Media Massa"

Diskusi “Gender, Politik, dan Media Massa"

Mitra Gender bekerjasama dengan FIKOM Universitas Esa Unggul menyelenggarakan Roundtable Discussion dengan topik “Gender, Politik dan Media Massa” pada Selasa, 08 Maret 2011 di Kampus Esa Unggul.

Mitragender memprakarsai Roundtable Discussion dengan topik “Gender, Politik dan Media Massa” yang merupakan diskusi berseri pertama dimulai pada tanggal 8 Maret 2011. Topik-topik pembahasan menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan ketiga-tiganya di dalam politik, gender dan media massa serta hubungan diantaranya yang saling berkaitan, sebagai contoh sebuah kerangka sosialisasi untuk pemberdayaan perempuan dalam konteks; gender, politik dan media dari dalam ke luar.

Diskusi ini akan berjalan kurang lebih satu bulan. Isu yang dihadirkan merupakan isu tematik yang ditentukan kemudian dan juga berdasarkan hasil dari masukan peserta diskusi.

Target Kegiatan

• Menampung asupan-asupan dalam rangka penyusunan urgensi RUU Kesetaraan Gender dalam bidang politik dan media massa.
• Sharring informasi berbagai situasi dan kondisi gender di bidang politik dan media massa.
• Menyusun rekomendasi untuk penyusunan RUU KKG di bidang politik dan media massa.

Tema diskusi putaran pertama ini adalah “Gender, Politik dan Media Massa” dengan beberapa topik, yaitu: Gender dan Media, Perempuan dan politik, Konstruksi berita yang sensitif gender

Acara dibuka oleh Rektor UEU – Dr. Ir. Arief Kusuma, MBA dan dilanjutkan oleh Ketua Presidium Nasional Mitragender – Hj. Sri Redjeki Sumaryoto, SH yang juga merupakan mantan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang ke-6.

Pembicara :

• Dr. Yudy Latif (Direktur Reform Institute)
• Eva Kusuma Sundari, SH (Politisi PDIP dan Anggota DPRI)
• Prof Dr. Aida Vitayala (Guru Besar Gender di Institute IPB
• dan Ketua Dewan Direktur Pusat Kajian Perempuan)

Moderator :
Dr. Indrawadi Tamin, MA (Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi
Universitas Esa Unggul)

Dr. Ir. Arief Kusuma AP, MBA – Rektor UEU dalam sambutannya mengatakan bahwa acara semacam ini dapat menjadi ajang edukasi dan peningkatan awarenes mengenai issue gender. Dari sisi kognitif menurut Rektor berusaha memahami lebih jauh dan lebih mendalam dari pemahaman dan mengaplikasikan pada masyarakat. Dibidang pendidikan menurut Rektor, kegiatan semacam ini dapat ditindaklanjuti dengan sosialisasi issue melalui kegiatan intra kurikuler dan ekstrakurikuler ,” kata Rektor.

Sementara disisi lain Ketua Presidium Nasional Mitra Gender Ibu. Hj. Sri Redjeki Sumarjoto, SH mengatakan bahwa, keberhasilan pembangunan di Indonesia secara keseluruhan belum sepenuhnya diikuti dengan keberhasilan pembagunan gender meskipun beberapa instrumen pereturan telah dikeluarkan pemerintah.

Untuk mendorong agar masyarakat khusus kaum wanita lebih aktif beraktifitas ditengah masyarakat seperti dari hasil survey yang dilakukan oleh World Economic Forum mengenai indeks pembangunan gender 2009, tentang keterlibatan perempuan dibidang ekonomi pendidikan kesehatan politik kata Ibu Sri Redjeki yang mantan Menteri Peranan Wanita. Lebih lanjut kata Ibu Sri mengatakan bahwa kunci dari dari indeks pembangunan gender adalah dengan menekan angka kematian ibu, katanya.

Sementara disisi lain berbicara politisi PDIP dan anggota DPR RI Eva Kusuma Sundari, SH, dengan bahasan tentang efektifitas perempuan parlemen tentang rasionalisasi 30 % kuota DPR sebagai wujud komitmen negara menjamin perempuan berpartisipasi politik seperti halnya laki-laki dan wujud implementasi konvenesi penghapusan segal diskriminasi. Selain itu Eva menambahkanbahwa pendidikan politik yang baikdan sessitif gender ditingkat partai dapat memperbaiki citra perempuan di Parlemen ,” kata Eva.

Sementara pembicara berikut turut hadir Dr. Yudi Latief (Direktur reform Insititut ) dan juga pengamat politik dan Prof. Dr. Aida Vitalaya ( Guru Besar Gender IPB Bogor dan Ketua Dewan Direktur Pusat Kajian Gender Indonesia).

Perkembangan kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia diawali sejak diratifikasinya Konvensi CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women) sejak tahun 1984, dengan meratifikasi konvensi ini Indonesia berkewajiban untuk melaksanakannya. Negara diperintahkan untuk melaksanakan langkah-langkah khusus sementara (temporary special measure) untuk mencegah terjadinya diskriminasi. Langkah-langkah tersebut merupakan affirmative action yang harus dilakukan oleh negara sebagai kompensasi sejarah. Diskriminasi yang telah terjadi meninggalkan dampak yang tidak dapat dengan mudah dihilangkan. Rendahnya partisipasi sebagian sumber daya pembangunan berimplikasi terhadap laju perkembangan pembangunan. Untuk itu perlu dilaksanakan pengarusutamaan gender agar laki-laki dan perempuan secara bersama-sama bisa berada pada tingkatan partisipasi yang tinggi, yang tentunya juga berimplikasi pada peningkatan laju pembangunan nasional.

Hasil dari suatu ratifikasi CEDAW menjadi undang-undang nasional menugaskan kita untuk membuat undang-undang keterwakilan perempuan di dalam politik. Hal tersebut komitmen pemerintah dan pemangku kebijakan di Indonesia tentang keterwakilan perempuan dalam berbagai pengambilan keputusan kenegaraan telah nyata dimulai dengan penetapan dalam UU No. 2 Tahun 2010 Tentang Partai Politik yang menentukan keterwakilan sebesar 30 % pada setiap jenjang kepengurusan sebagai porsi wakil perempuan. Namun peluang yang memberi kepercayaan pada porsi perempuan dimaksud masih sulit diimplentasikan sehubungan dengan diktum lain dalam undang-undang tersebut yang menentukan peluang bentuk suprastruktur khususnya dalam hal hasil pemilihan umum yang didasarkan pada suara terbanyak pemilih.

Penting sekali untuk mempertimbangkan Inpres No. 7/2000 tentang Pengarusutamaan Gender, UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 12/ 2003 tentang Pemilu, UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perpres No. 7/2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Strategis Kementrian Pemberdayaan Perempuan RI 2005–2009. Mengacu kepada tata peraturan perundang-undangan di atas maka kebijakan pemberdayaan perempuan harus dikembangkan secara terencana, sistematis dan terpadu.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kiranya sangat mendesak untuk membentuk Undang-Undang tentang Kesetraan Gender. Upaya untuk menghimpun berbagai materi pembentukan undang-undang tersebut dipandang perlu untuk menyelenggarakan satu rangkaian diskusi dengan format Roundtable Discussions. Melalui diskusi-diskusi tersebut dikumpulkan para ahli dan pemangku gender serta berdiskusi dalam menghimpun berabagai pendapat.

Pers dan media massa adalah bagian dari penyelenggara Negara, karena itu setiap program pemerintah menjadi perhatian bagi pers sebagai pusat informasi yang paling efektif kepada masyarakat, termasuk isu gender sudah waktunya media massa memiliki peran dalam mensosialisasikan isu gender. Masalah yang dirasakan saat ini adalah bahwa isu gender hanya sebatas himbauan. Hal tersebut terlihat dengan adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di dalam pembangunan nasional. Kondisi yang terjadi di Indonesia dengan adanya gender gap menjurus kepada kemiskinan pada kaum perempuan dan anak. Dalam meningkatkan pemahaman isu gender seluruh stakeholder; pemerintah, swasta serta masyarakat termasuk media massa.

Dr. Ir. Arief Kusuma Among Pradja, MBA

Sumber Website Esa Unggul

Read More..

Public Hearing Universitas Esa Unggul ‘Kami Mendengar Suara Mahasiswa’

Public Hearing Universitas Esa Unggul ‘Kami Mendengar Suara Mahasiswa’

Public Hearing

Suasana kampus UEU pada Sabtu, 30 April 2011, tampak lebih semarak karena Kampus Emas sedang berlangsung Acara Public Hearing yang topiknya seputar perbaikan dan peningkatan pelayanan akademik dan keuangan. Jajaran struktrual akademik Universitas, Rektor, para Wakil Rektor, Kepala Departemen, Dekan, dan para Dosen menghadiri Public Hearing. Ketua Panitia, Muhammad Ilham dalam kata pengantarnya mengatakan acara ini diadakan untuk menuju perbaikan kampus dari segi kurikulum sampai kualitas mahasiswanya dapat kita perbaiki dengancara ini,” katanya.

Sementara sambutan Ketua BEM, Muhammad Hebbi dalam kata sambutannya menyatakan cukup pusa dengan adanya inisiatif mahasiswa dan kerjasama yang baik dengan petinggi UEU untuk mendengar suara mahasiswa dari dalam ajang silaturahmi antara pengajar dan mahasiswa ,” kata Presiden Mahasiswa.
 
Rektor UEU, Dr. Ir. Arief Kusuma, MBA menyampaikan bahwa melalui acara ini pihak manajemen kampus mendapat masukkan untuk mengambil kebijakan untuk ke depan yang baik dan terbaik, “ kata Rektor. Lebih lanjut menurut Rektor dalam acara seperti ini kita sharing untuk lebih baik lagi untuk melangkah lagi ke depan. Dari acara seperti inilah kita dapat input berharga dari mahasiswa langsung dan tentu saja perlu didengar,” kata Rektor,
 
Sementara Ir. Holiq Raus tampil dalam forum resmi UEU lebih menekankan bahwa acara ini jadi ajang yang harus diapresiasi karena dengan ajang ini kita bisa mendengar hal penting untuk perbaikan kampus,” kata Ir. Holiq Raus. Karena kalu tidak didengar, saran-saran yang disampaikan mahasiswa kita akan kesulitan karena ajang seperti ini pulalah kita dapa membangun kebersamaan kita.
 
Pada kesempatan acara ini para mahasiswa sangat antusias dan benar-benar memanfaatkan acara ini untuk menyampaikan kritik dan saran dalam rangka perbaikan sistem akademik dan pelayanan kepada mahasiswa. Acara tersebut diselingi hiburan oleh band mahasiswa UEU dan dance performance. 

Public Hearing

Sumber Website Esa Unggul

Read More..

Peresmian Asosiasi Perguruan Tinggi Rekam Medis dan Manajemen Informasi Kesehatan dan Semiloka Pengembangan Pendidikan Rekam Medis dan Infokes

 Peresmian Asosiasi Perguruan Tinggi Rekam Medis dan Manajemen Informasi Kesehatan dan Semiloka Pengembangan Pendidikan Rekam Medis dan Infokes

Peresmian Asosiasi Perguruan Tinggi Rekam Medis Dan Manajemen Informasi Kesehatan dan Semiloka Pengembangan Pendidikan Rekam Medis dan Infokes

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi di bidang kesehatan menjadi pemicu meningkatnya tuntutan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Semua profesi kesehatan harus terus meningkatkan profesinalisme termasuk profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan. Adanya Permenkes No.161/Menkes/Per/I/2010 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan semakin memperkuat tuntutan peningkatan mutu pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan.

Sebagai implikasi, semua institusi penyelenggara pendidikan seyogyanya menjamin kompetensi dan kehandalan dari tenaga kesehatan sebagai luaran proses belajar mengajar. Untuk itu, upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan perlu dilaksanakan secara terus menerus dan terkoordinasi antar pendidikan sejenis.

Asosiasi Perguruan Tinggi Rekam Medis dan Manajemen Informasi Kesehatan (aptiRMIK) merupakan satu-satunya wadah bernaungnya institusi penyelenggara pendidikan Rekam Medis dan Manajemen Informasi Kesehatan di Indonesia, telah memiliki komitmen bersama untuk mampu menyelenggarakan proses pendidikan secara berkualitas.

Visi aptiRMIK adalah menjadi wadah pemersatu perguruan tinggi rekam medis dan manajemen informasi kesehatan yang berorientasi pada kualitas lulusan sesuai kebutuhan masyarakat nasional dan global, pengembangan ilmu dan teknologi melalui penyelenggaraan penelitian di bidang RM-MIK.

Bahwa untuk mencapai keinginan mulia tersebut sebagai langkah awal aptiRMIK menyelenggarakan peresmian dan semiloka pengembangan pendidikan rekam medis dan manajemen informasi kesehatan.

TUJUAN KEGIATAN
Dipahaminya kebijakan pengembangan pendidikan lanjutan D-III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) atau Indonesian Qualification Framework (IQF) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Dipahaminya KebijakandalamPerencanaan, Pengembangan dan Pendayagunaan Tenaga Perekam Medis dan Informasi Kesehatan oleh Kementerian Kesehatan RI
Dipahaminya Kerangka Pengembangan Pendidikan lanjutan D-III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
Diseminasi draft akhir Kurikulum Berbasis Kompetensi D-III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan.

PEMBICARA

• Endrotomo, Anggota Tim Penyusun KKNI dan Kurikulum Berbasis Kompetensi-Dirjen Dikti,
• Ka. BPPSDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI
• Dr. Dra. Gemala Hatta, MRA, M.Kes
• Anis Fuad, DEA, Konsultan Simkes-UGM

SASARAN KEGIATAN

• Para pengelola insitusi Pendidikan D-III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (Yayasan, Stikes, Poltekkes, APIKES)
• Pimpinan Institusi Pendidikan D-III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (Ka.Prodi, Direktur APIKES)
• Pimpinan Institusi Pendidikan D-IV Manajemen Informasi Kesehatan
• Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan peminatan rekam medis dan informasi kesehatan atau manajemen informasi kesehatan
• Dosen D-III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
• DPP PORMIKI
• DPD PORMIKI
• Para pemerhati pendidikan rekam medis dan manajemen informasi kesehatan

Ditengah suasana bulan Ramadhan tahun ini, di kampus Esa Unggul pekan lalu berlangsung berdirinya Asosiasi perguruan Tinggi Rekam Medis dan Manajemen Informasi Kesehatan, Rektor UEU, Dr. Ir. Arief Kusuma, AP, MBA didampingi oleh puteri Proklamator RI, Dra. Gemala Hatta. MRA, M. Kes yang termasuk pelopor pendidikan D3 RMIK di Indonesia, ikut meresmikan berdirinya Asosiasi RMIK. Dalam kata sambutannya,” Rektor mengharapkan agar wadah organisasi ini lebih menitikberatkan programnya untuk memajukan ilmu kesehatan masyarakat, agar tepat guna sebagai institusi pendidikan ,” kata Rektor. Nantinya diharapkan menghasilakn tenaga siap pakai dibidang RMIK yang sangat dibutuhkan masyarakat. Karena dari Asosiasi ini kita harapkan tenaga handal dan kompeten yang mampu merespon kebutuhan masyarakat, “ kata Rektor. Seusai peresmian APTRMIK dilanjutkan dengan workshop yang membahas pengembangan pendidikan RMIK yang dihadiri sekitar 50 orang peserta yang datang dari berbagai kota di Indonesia.
 

Worshop

Dalam workshop tersebut selain mendengar beberapa materi dari para pakar, juga dikupas seluk beluk kebijiakan dalam perencanaan pengembangan dan pendayagunaan tenaga RMIK oleh Endrotomo ( anggota Tim KKNI dan KBK Dirjen Dikti ) yang berbicara tentang tingkat kompetensi Sarjana Arsitektur dang pengalamannya bekerja di Jawa Timur. Sementara Anis Fuad, DEA lebih menekankan pada pengembangan program ke jenjang yang lebih tinggi D4 atau S1, terkait dengan standar Rekam Medis dan pengembangan karir.


Sumber Website Esa Unggul

Read More..